BelumAdaJudul.com - Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) soal jangan banyak
omong mengkritik pemerintah sungguh memalukan.
Secara literatur korupsi dapat dikurangi melalui e-governance. Dengan demikian
pada akhirnya tercapai efisiensi dalam administrasi pemerintahan. Tetapi
konteks hari ini, bicara soal korupsi artinya bicara mengekstrak rente dan
adanya persoalan informasi, yang mana itu sangat bergantung pada kelembagaan
politik. Ini yang menentukan para aktor politik dalam merespons praktik dan
prevalensi korupsi.
Terkait ini, literasi ilmu politik sudah banyak membahas peran akuntabilitas
politik dalam menciptakan good governance. Derajat akuntabilitas politik ini
sangat dipengaruhi oleh derajat kompetisi politik dalam sistem politik,
keberadaan mekanisme check & balance, dan transparansi dalam sistem.
Political outcome dari sistem kompetisi politik saat ini bagaimana? Sudah
demokratis kah? Check & balance mampu gak mengawasi dan mengontrol
perilaku institusi dan aktor dalam penyalahgunaan kekuasaan? Misalnya melalui
kebijakan diskresi. Desentralisasi seharusnya diimbangi dengan kebebasan pers,
karena seharusnya semakin terdistribusi kekuasaan dan urusan ke daerah, maka
informasi akan makin terdistribusi ke level lokal, makin mudah diawasi oleh
konstituen, artinya kekuasaan akan makin transparan. Faktanya justru di era
desentralisasi, korupsinya juga terdistribusi bersama dengan urusan yang
diberikan ke daerah.
Selain akuntabilitas politik, ada faktor lainnya yaitu struktur dari provisi
barang-barang publik atau terkait dengan pelayanan publik. Struktur politik
selain menentukan derajat korupsi yang terjadi, juga menentukan dalam struktur
provisi barang-barang publik. Misalnya terkait dengan biaya yang harus
dikeluarkan warga untuk dapatkan air bersih dari Pemda atau pembuatan KTP,
ijin-ijin dll. Seharusnya dengan transparansi, masyarakat akan tahu daerah
atau provinsi mana yang paling kompetitif dalam melayani warga. Jadi semua
daerah akan berlomba mengejar efisiensi dan tidak ingin dianggap semau gue
mengekstrak rente dari masyarakat.
Kesimpulannya, untuk menuju e-governance itu tetap harus ada check &
balance, transparansi dan kebebasan pers agar masyarakat dapat terus menuntut
pemerintah menunjukkan akuntabilitasnya. Tidak cukup hanya mengandalkan
komputer untuk mencegah korupsi. (*)
Oleh Gde Siriana - Direktur Eksekutif INFUS
Sumber :
Tag :
#LBP
Post a Comment for "LBP Jangan Baper Dikritik Rakyat"