Desakan keras datang dari parlemen menyusul kecelakaan tragis yang melibatkan kereta jarak jauh dan KRL di Stasiun Bekasi Timur. DPR RI menilai insiden tersebut bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan rapuhnya sistem keselamatan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Firnando Ganinduto Anggota Komisi VI DPR, menyebut kecelakaan itu sebagai kegagalan sistemik. Ia menyoroti bahwa dalam sistem perkeretaapian modern, berbagai teknologi seperti sinyal otomatis hingga sistem perlindungan kereta seharusnya mampu mencegah kejadian serupa.
“Kalau sistemnya berjalan optimal, tabrakan seperti ini bisa dihindari. Ini menunjukkan ada celah serius dalam integrasi teknologi dan pengawasan operasional,” ujarnya di Jakarta pada Selasa, 28 April 2026.
Menurutnya, ketidakmampuan sistem mendeteksi keberadaan rangkaian kereta di jalur yang sama menjadi sebuah peringatan keras. Ia menilai, tanggung jawab tidak bisa berhenti di level operator lapangan, melainkan harus ditarik hingga ke pucuk manajemen.
“Ada pertanyaan mendasar soal efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan, dan standar operasional. Kami mendesak Dirut KAI untuk mundur,” tegasnya.
Desakan tersebut muncul setelah publik menyoroti lemahnya manajemen keselamatan. Firnando menilai, selama ini aspek keselamatan kerap diperlakukan sebagai formalitas administratif. Namun diperlukan juga sistem yang benar-benar hidup dalam setiap lini operasional untuk menjamin keselamatan.
Ia juga mendorong audit menyeluruh terhadap manajemen operasional KAI. Mulai dari sistem komunikasi antarstasiun, prosedur darurat, hingga keandalan teknologi pengendali perjalanan kereta harus dievaluasi total. Transparansi investigasi juga dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban dalam insiden tersebut. Ia mengingatkan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam transportasi publik.
“Atas nama pribadi maupun DPR, saya menyampaikan dukacita mendalam untuk para korban. Kita minta Pemerintah dan KAI lebih memprioritaskan keselamatan. Sistem dan keamanan jalur kereta harus diperbaiki,” kata Puan.
Ia menekankan bahwa tingginya mobilitas masyarakat seperti di Jabodetabek, menuntut sistem keselamatan yang jauh lebih kuat dan adaptif. Menurutnya, kecelakaan ini bukan hanya soal korban, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap moda transportasi massal.
“Keselamatan tidak cukup hanya sebagai kepatuhan prosedur, tapi harus hadir dalam sistem yang benar-benar mampu mengantisipasi risiko,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Puan juga menyoroti masih banyaknya perlintasan sebidang dengan tingkat keamanan rendah. Ia meminta perbaikan konkret dan terukur agar kejadian serupa tidak terulang. (*)
Sumber: disway➚
Post a Comment for "DPR Desak Dirut KAI Mundur, Soroti Lemahnya Manajemen Keselamatan"