Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan Pimpinan KPK tidak perlu melepas jabatan sebelumnya saat terpilih sebagai pimpinan lembaga antirasuah. KPK menyebut, keputusan MK memberikan kepastian hukum.
"KPK menghormati dan mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang kami nilai sudah tepat, proporsional, dan memberikan kepastian hukum," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (1/5).
Budi menjelaskan, putusan tersebut tidak hanya menutup ruang multitafsir, tetapi juga menjaga marwah independensi KPK, sekaligus meminimalkan potensi benturan kepentingan melalui mekanisme nonaktif dari jabatan sebelumnya.
Ia menegaskan, terpenting mampu menjaga integritas dan independensi. Hal itu
diperkuat oleh sistem kerja KPK yang menganut kolektif kolegial, di mana setiap keputusan strategis diambil secara bersama-sama oleh pimpinan.
Melalui mekanisme tersebut, lanjut Budi, ruang subjektivitas dapat ditekan, checks and balances tetap terjaga, dan akuntabilitas publik semakin kuat.
"Kami memandang putusan ini memperkuat tata kelola kelembagaan KPK agar tetap profesional, independen, dan efektif dalam menjalankan mandat pemberantasan korupsi," imbuhnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Putusan ini berdampak pada ketentuan bahwa pimpinan KPK tidak lagi diwajibkan sepenuhnya melepaskan jabatan sebelumnya, melainkan cukup dinyatakan nonaktif selama menjabat.
Permohonan uji materi yang tercatat dalam perkara Nomor 70/PUU-XXIV/2026 meminta MK menyatakan Pasal 29 huruf i dan huruf j UU KPK bertentangan dengan konstitusi.
Dalam amar putusannya, MK mengubah makna frasa tertentu dalam pasal tersebut. Kata “melepaskan” pada huruf i dimaknai menjadi “nonaktif dari”.
"Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan kata 'melepaskan' dalam Pasal 29 huruf i UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'nonaktif dari'," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (29/4).
Perubahan serupa juga diterapkan pada huruf j. MK menyatakan frasa “tidak menjalankan” harus dimaknai sebagai “nonaktif dari”.
"Menyatakan frasa 'tidak menjalankan' dalam Pasal 29 huruf j UU 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'nonaktif dari'," tegas Suhartoyo.
Permohonan uji materi ini diajukan oleh Marina Ria Aritonang, Syamsul Jahidin, dan Ria Merryanti. Mereka menilai ketentuan dalam Pasal 29 huruf i dan huruf j UU KPK melanggar hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, khususnya terkait persamaan kedudukan di hadapan hukum dan kepastian hukum.
Salah satu poin yang dipersoalkan adalah kewajiban dalam Pasal 29 huruf i yang mengharuskan calon pimpinan KPK untuk melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya selama menjabat sebagai anggota KPK.
Sumber: jawapos➚
Post a Comment for "KPK Sebut Putusan MK soal Pimpinan Tak Lepas Jabatan Sebelumnya Beri Kepastian Hukum"