Bagaimana Tan Malaka dan Sjahrir Memandang MBG

Bagaimana Tan Malaka dan Sjahrir Memandang MBG

Oleh: Rais Kaharudin/penulis

Bagi siapa pun yang pernah mendatangi sekolah dasar negeri di pinggiran perkampungan buruh atau pelosok pedesaan, ketiadaan seorang murid di kelas jarang sekali berpangkal dari kemalasan. Tan Malaka bertahun-tahun lampau telah mengingatkan kita pada hukum paling elementer: keadaan kebendaan menentukan cara berpikir dan bertindak manusia. Sebelum ada kepastian sepiring nasi di sekolah, absensi anak-anak kaum pekerja adalah akibat langsung dari kemiskinan material. Tubuh yang lapar tidak bisa dipaksa duduk tegak menghafal aksara, dan keluarga yang serba kekurangan sering kali terpaksa menahan anaknya di rumah demi membantu menyambung hidup.

Ketika hari ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat lonjakan kehadiran siswa yang nyata berkat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kenyataan material itu berbicara lebih lantang daripada teori apa pun. Bangku-bangku kayu yang dulu kerap lowong kini terisi kembali. Anak-anak berangkat menembus pagi dengan kepastian bahwa siang nanti lambung mereka tidak akan perih.

Namun, di ruang-ruang diskusi kaum terpelajar dan panggung politik perkotaan, program ini kerap disambut dengan bibir mencibir dan prasangka yang lekas menyala. Tentu, sikap kritis terhadap aparatus kekuasaan adalah kewajiban akal budi. Tetapi membiarkan kecurigaan politik mengorbankan sebuah program yang secara riil berhasil memulihkan hak biologis anak-anak kaum melarat adalah bentuk sinisme yang tidak adil. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kembali kelaparan di ruang kelas hanya demi memuaskan dahaga skeptisisme elit.

Dalam kacamata Sutan Sjahrir, yang memandang sosialisme sebagai pembebasan martabat manusia dari rasa rendah diri, MBG bukan sekadar urusan membagi kalori, melainkan instrumen egalitarianisme yang paling mendasar.

Sebelum program ini hadir, jam istirahat sekolah adalah panggung terbuka yang menelanjangi jurang kelas sosial. Anak dari keluarga berada membawa kotak bekal berlapis atau leluasa jajan di kantin, sementara anak-anak buruh serabutan kerap menyingkir ke sudut pagar, menahan lapar dengan meminum air kran mentah, atau pura-pura tertidur karena malu. Rasa rendah diri (minderwaardigheidscomplex) semacam ini meremukkan jiwa anak sejak usia belia.

Dengan sepiring makanan bergizi yang seragam di atas meja, sekat kasta itu runtuh seketika. Anak pedagang asongan dan anak pegawai kantoran duduk melingkar menyantap hidangan yang sama, melafalkan doa bersama, dan membersihkan wadah makan mereka bersama-sama. Ini bukan lagi sekadar bantuan sosial; ini adalah sosialisasi beban reproduksi keluarga pekerja yang diambil alih oleh negara. Orang tua di akar rumput kini terbebas dari kecemasan memikirkan uang saku atau bekal harian, sehingga alasan untuk menarik anak dari bangku sekolah demi bekerja praktis gugur.

Melihat dampak kehadiran yang begitu konkret, tugas kaum berakal budi hari ini bukanlah merobohkan program ini dari luar dengan sinisme kosong, melainkan mengawalnya dari dalam agar ia bertumbuh menjadi pilar kesejahteraan sosial yang kokoh dan berkesinambungan.

Agar MBG tidak tergelincir menjadi proyek teknokratis yang rapuh, ada tiga masukan strategis yang mendesak untuk ditegakkan:

Pertama, mengikat rantai pasok dapur SPPG langsung ke urat nadi ekonomi kerakyatan. Keberhasilan program ini akan berlipat ganda jika bahan baku pangan, beras, telur, sayur mayur, tahu, tempe, hingga ikan, wajib diserap langsung dari koperasi petani gurem, peternak rakyat, dan nelayan lokal di sekitar unit sekolah. MBG tidak boleh dibiarkan menjadi ladang monopoli kartel pangan atau korporasi agribisnis raksasa. Menjaga rantai pasok tetap lokal berarti memastikan bahwa uang negara yang dibelanjakan untuk makan siang anak buruh tani berputar kembali menghidupkan dapur orang tua mereka sendiri.

Kedua, menegakkan audit kebersihan dan transparansi berbasis komunitas. Pertaruhan terbesar program logistik pangan berskala raksasa adalah higienitas. Sekali saja terjadi kelalaian atau keracunan pangan, kepercayaan rakyat yang baru mekar ini akan runtuh seketika. Oleh karena itu, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh hanya diserahkan pada laporan administratif di atas kertas. Komite sekolah yang melibatkan serikat guru dan perwakilan orang tua murid harus dilibatkan secara organik sebagai pengawas harian kualitas dan kesegaran makanan.

Ketiga, merawat jembatan antara perut yang kenyang dan pembebasan akal. Kemendikdasmen tidak boleh berpuas diri hanya pada angka statistik kehadiran yang melonjak. Kehadiran fisik adalah fondasi yang telah berhasil diletakkan; langkah berikutnya adalah menyalakan api pengetahuan di dalam kelas. Kalori dan gizi yang kini mengalir lancar di tubuh anak-anak harus dikonversi oleh guru menjadi peningkatan literasi, nalar kritis, dan kecintaan pada ilmu pengetahuan. Tentu, ini mengandaikan bahwa para guru, termasuk guru honorer, juga harus dipulihkan martabat kesejahteraannya agar mereka memiliki energi untuk mendidik manusia-manusia merdeka.

MBG adalah bukti nyata bahwa ketika negara mengalihkan sumber dayanya untuk mengurusi kebutuhan paling elementer rakyatnya, rakyat akan menyambutnya dengan antusiasme yang tulus. Menolak program ini hanya karena rasa curiga kepada pemerintah adalah kesesatan logika yang memunggungi kenyataan di lapangan.

Yang kita butuhkan hari ini bukan pembatalan, melainkan pengawalan yang gigih dan penuh cinta kasih. Biarlah meja-meja makan di sekolah dasar tetap penuh, biarlah tawa anak-anak itu terus menggema di halaman sekolah, dan tugas kitalah memastikan bahwa dari sepiring makanan sehat itu, kelak lahir generasi pekerja dan pemikir yang berdiri tegak menantang masa depan.

Sumber: Kumparan➚

Share :