Jakarta - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli melontarkan kritik keras terhadap lonjakan anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang mencapai Rp1,95 triliun pada 2027. Ia menilai kenaikan anggaran tersebut kontras dengan kondisi ketika masyarakat diminta berhemat.
"Gila anggaran Bakom naik 7600 persen. Dari 25,36 miliar menjadi 1,954 triliun," tulisnya di akun X, dikutip Rabu (28/10/2026).
Guntur Romli juga menyoroti kebijakan penghematan yang harus dijalankan pemerintah daerah. Menurutnya, anggaran untuk urusan komunikasi dan pencitraan pemerintah justru mendapat ruang yang sangat besar.
"Rakyat disuruh berhemat. Daerah disuruh mengencangkan ikat pinggang. Transfer ke daerah dipangkas habis-habisan. Tapi untuk urusan pencitraan, keran anggaran dibuka lebar-lebar," ujarnya.
Ia kemudian mengibaratkan besarnya anggaran tersebut seperti upaya menutupi persoalan mendasar tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Bagi Guntur, komunikasi pemerintah semestinya bertumpu pada hasil kerja yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar tampilan di ruang publik.
"Ini ibarat luka busuk yang tidak diobati, malah didempul make up tebal. Lukanya dibiarkan bernanah, yang penting wajahnya mulus di depan kamera," ungkap dia.
"Padahal rumusnya sederhana. Kalau kinerja pemerintah bagus, kabar baik menyebar dengan sendirinya. Rakyat tidak perlu dibujuk dgn baliho, konten, dan buzzer. Karena rakyat langsung merasakannya," imbuhnya.
Guntur pun menegaskan bahwa lonjakan anggaran tersebut menjadi persoalan penggunaan uang negara yang perlu mendapat perhatian.
"Ini pemborosan uang rakyat," pungkas Guntur Romli.
Diketahui, anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) naik menjadi Rp1,95 triliun pada 2027. Anggaran tersebut telah disetujui oleh Komisi XIII DPR dalam Rapat Kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hak Asasi Manusia.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso meminta peningkatan anggaran Bakom Pemerintah pada 2027 disertai target serta indikator kinerja yang terukur. Ia menilai dukungan anggaran yang besar harus menghasilkan komunikasi publik yang mampu menjelaskan capaian pemerintah secara objektif dan mudah dipahami masyarakat.
Sugiat turut menyoroti besarnya kenaikan anggaran Bakom jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang berada di kisaran Rp22 miliar. Pada prinsipnya, ia mengaku menyetujui peningkatan anggaran tersebut, tetapi menekankan bahwa penggunaannya harus dapat dievaluasi berdasarkan capaian yang jelas.
Sumber: wartaekonomi➚
Post a Comment for "PDIP: Rakyat Disuruh Hemat, tapi Anggaran untuk Urusan Pencitraan Dibuka Lebar"