Rocky Gerung Sebut Pengetahuan Presiden Jokowi Soal Demokrasi ‘Dangkal’ Hingga Akhirnya Cuman Bisa Mainkan Politik Identitas

Pengamat politik sekaligus akademisi, Rocky Gerung menyebut bahwa pengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal demokrasi sangat dangkal.

Inilah yang menurutnya membuat Presiden Jokowi dan kabinetnya tidak bisa menjelasakan dan melaksanakan pemerintahan sebagaimana mestinya.

“Indonesia masuk dalam terminologi yang biasa disebut antropologi keyakinan. Nantinya keyakinan itu mendahului kalkulasi rasional dan itu bagian dari masyarakat Timur umumnya,” kata Rocky mengutip kanal youtube Rocky Gerung Official, Senin (28/11/2022).

“Ada semacam pengertian tentang Ratu Adil dan dianggap dia (Presiden Jokowi) Ratu Adil akan datang,” tambah dia.

Kemudian, dia menambahkan pula ada semacam misi di dalam politik yang menganggap bahwa orang buruk akan celaka nanti di ujungnya.

“Tuh, itu semua sistem antropologi kita, dan itu tidak kompatibel dengan demokrasi sebetulnya,” ungkap dia.

“Tetapi orang menganggap yang nggak ada cara lain untuk berharap selain pergi pada Ratu Adil. Jadi posisi-posisi antropologi masih bekerja di bawah sadar kita,” katanya.

“Yang kedua, orang menganggap bahwa keadilan itu nggak bisa dihasilkan oleh sistem demokrasi. Padahal demokrasi dimaksudkan untuk meratakan keadilan,” jelas dia.

Tapi yang terjadi di Indonesia kata dia sekarang adalah demokrasi yang dibajak oleh oligarki sehingga menyebabkan rakyat terutama politik muslim menganggap bahwa satu-satunya jalan adalah Khilafah.

“Karena misalnya menilai lebih jelas aturan keadilan dalam Islam. Ya ini Pak Jokowi nggak bisa menerangkan, kabinet nggak bisa terangkan itu. Yang bisa mereka lakukan hanya menghalangi politik identitas,” kata dia.

Padahal politik identitas menurut Rocky diperlukan sebagai alternatif bila kemacetan dalam politik formal berlangsung.

“Nah itu sebetulnya sinyal bahwa pemerintah sendiri gagal karena Jokowi sendiri, dia gagal dan dia tidak bisa menerangkan apa fungsi demokrasi,” katanya.

“Akhirnya hanya jalan pintas, ya lalu dia halangi orang berpolitik dengan identitas (politik identitas) tadi,” tutupnya.

sumber: WARTAEKONOMI➚