Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono meminta PT Pertamina tanggung jawab
terkait dugaan bocornya data pengguna aplikasi MyPertamina.
Padahal aplikasi ini ditujukan untuk mengatur pembelian BBM bersubsidi,
khususnya jenis Pertalite, namun penggunaan aplikasi MyPertamina belum
terealisasi sampai sekarang.
Semula, kebijakan yang bertujuan agar BBM bersubsidi tepat sasaran itu mulai
berlaku per 1 Juli lalu. Namun belakangan dikabarkan, bahwa salah satu peretas
‘Bjorka’ diduga telah membocorkan data pengguna MyPertamina. Peretas itu
mengaku telah membocorkan sebanyak 44,237 juta data dari aplikasi MyPertamina.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun
menegaskan direksi Pertamina Patra Niaga harus menyelidiki permasalahan itu,
dan bertanggung jawab kepada masyarakat atas data yang bocor.
“Ini bisa menjadi preseden buruk terhadap perlindungan data masyarakat jika
data MyPertamina sampai bocor. Pertamina harus bertanggung jawab,” kata Rudi
dalam keterangan tertulis, Jumat (11/11).
Politisi Partai NasDem itu mengakui, tujuan dari penggunaan aplikasi
MyPertamina ini cukup baik dalam mengontrol penyaluran BBM bersubsidi. Kendati
seharusnya kebijakan itu harus meliihat kondisi di lapangan bahwa tidak semua
masyarakat Indonesia melek teknologi dan memiliki telepon pintar untuk
mendaftar di MyPertamina. Termasuk belum semua daerah terjangkau jaringan
internet yang baik dan stabil.
“Kalau bicara tujuan aplikasi ini, ya memang baik, supaya penyaluran BBM
bersubsidi tepat sasaran. Jadi benar-benar masyarakat yang berhak bisa beli
BBM bersubsidi. Tapi juga harus dipikirkan masyarakat yang belum mempunyai
gawai. Belum lagi barusan kita dengar kabar data penggunanya bocor, ini bisa
jadi Pertamina sendiri belum siap buat memastikan datanya aman. Infrastruktur
digital Pertamina harus siap dulu, datanya dipastikan tidak ada yang bocor,
baru mungkin setelah ini aplikasinya bisa digunakan,” usul legislator dapil
Sumatera Utara III ini.
Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengaku
perseroan tengah melakukan investigasi untuk mengusut kabar kebocoran data
tersebut. “Pertamina dan Telkom sedang melakukan investigasi bersama untuk
memastikan keamanan data dan informasi terkait MyPertamina,” ujar Irto.
Bjorka mengklaim telah melakukan peretasan data itu pada November 2022 dengan
format CSV. Data yang diduga dibobol Bjorka meliputi nama, alamat email, nomor
induk kependudukan (NIK), nomor pokok wajib pajak (NPWP), nomor telepon,
alamat, DOB, gender, pendapatan (per hari, bulan, dan tahun), dan data
lainnya.
source: RMOL➚
Post a Comment for "DPR Minta Pertamina Tanggung Jawab Soal Dugaan Data MyPertamina Bocor"