BelumAdaJudul.com || Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto terang-terangan menyerang Jokowi dengan menyebutnya telah terjadi dugaan kerusakan demokrasi yang diawali abuse of power dari Presiden Jokowi.
Kekisruhan yang terjadi dalam Pemilu 2024 dan karut marutnya proses demokrasi di Indonesia saat ini dibeberkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto Kristiyanto merespons kenapa suara PDIP hanya mencapai 16 persen di Pemilu 2024 mengacu data terakhir Sirekap KPU RI yang masih menampilkan diagram, sebelum pada akhirnya dihentikan sementara.
Hasto mengungkapkan bahwa sebulan sebelum Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari, hasil survei internal PDIP menunjukkan optimisme yang tinggi, dengan perkiraan suara PDIP antara 21 hingga 24 persen.
Namun, hasil quick count yang menunjukkan hanya 17 persen membuat mereka terkejut.
Bahkan, hasil konversi kursi menunjukkan PDIP hanya mendapatkan sekitar 115 kursi di DPR RI, jauh dari target awal mereka sebesar 150 kursi.
“Setelah kemudian kami melakukan suatu telaah di lapangan, ini tidak lagi patut diduga, memang terjadi sesuatu kerusakan demokrasi yang diawali dengan abuse of power dari Presiden Jokowi,” ungkap Hasto dalam sebuah wawancara eksklusif yang disiarkan di Kanal YouTube Liputan6, dikutip Sabtu malam (16/3).
Atas dasar itu, Hasto menyebut bahwa intimidasi demi intimidasi kerap dialami oleh anggota partai, kepala daerah, dan struktur partai PDIP.
Pada saat bersamaan, kata Sekjen PDI ini, digunakan pula instrumen negara dan sumber-sumber daya negara yang kemudian merubah peta politik hingga akhirnya PDIP hanya mendapatkan 16 persen.
“(Ini) bukan sekadar intimidasi ini menjadi bagian dari itu. Tapi suatu operasi yang kami sebut dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Di sisi lain, Hasto juga menyoroti penggunaan instrumen negara dan sumber daya negara yang kemudian merubah peta politik, serta dampak dari politisasi bansos yang mencapai Rp496 triliun terhadap preferensi pemilih.
Meskipun operasi ini awalnya ditujukan kepada pasangan Ganjar-Mahfud, namun PDIP juga mengalami tekanan serupa di lapangan.
“Belum lagi, pengerahan dari aparat-aparat negara yang seharusnya netral, itu seperti dari TNI dan Polri, kemudian menteri-menteri yang juga punya kekuatan struktural, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, kemudian Menteri BUMN, semua diupayakan untuk kegiatan-kegiatan elektoral termasuk Menteri Investasi,” jelasnya.
Sekjen PDIP Serang IPW
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons pelaporan terhadap Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo oleh Indonesia Police Watch (IPW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penerimaan gratifikasi.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai bahwa pelaporan tersebut terkesan mengada-ada dan mencari-cari kesalahan yang sebetulnya tidak ada.
Dia menyebut pelaporan IPW tersebut merupakan upaya menghabisi pihak-pihak yang kritis terhadap proses Pemilu 2024.
Selain itu, Hasto juga merasa tak heran pihak-pihak yang melaporkan Ganjar Pranowo ke KPK tersebut berafiliasi dengan partai politik yang menjadi pendukung salah satu paslon di Pilpres 2024 dan dekat dengan kekuasaan.
Terlebih, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso merupakan Ketua DPD PSI Kota Bogor.***
Sumber:
pojoksatu➚
Post a Comment for "Sekjen PDIP Hasto Terang-terangan Serang Jokowi, Ini Diawali Abuse of Power Presiden Jokowi"