Arah pembangunan Indonesia salah satunya dilihat dari konteks politik,
khususnya proses demokrasi dijalankan pada setiap rezim pemerintahan.
Begitu pendapat Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono
Wibowo, dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun bertajuk "Quo Vadis Arah
Pembangunan Nasional" yang digelar di Kune's Resto & Bar, Hotel Bintang
Baru, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta Pusat, Sabtu (17/12).
"Tujuan politik tidak bisa terlepas dengan tujuan ekonomi, sosial budaya dan
sebagainya, karena tujuan politik bagian tujuan pembangunan nasional untuk
menyejahterakan masyarakat, menciptakan keadilan sosial," ujar Karyono.
Ia menjelaskan, hingga hari ini demokrasi di Indonesia sudah mengalami
peningkatan. Namun, dia mencatat satu hal yang perlu menjadi perhatian
pemangku kebijakan.
"Saya melihat hari ini trennya mengarah ke demokrasi yang makin liberal, ini
tidak cocok juga bagi kita," tuturnya.
Menurutnya, para founding father's telah meletakan pondasi untuk demokrasi
yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.
"Pendiri bangsa menggagas konsep demokrasi musyawarah. Soekarno dulu menggagas
demokrasi terpimpin. (Konsep) itu bukan berarti demokrasi yang dipimpin Bung
Karno. Ini tafsir yang salah terutama dari kaum sinisme," urainya.
"Padahal yang dimaksud demokrasi terpimpin itu bukan itu, tetapi yang terarah,
yang sesuai nilai-nilai kultur masyarakat Indonesia," sambungnya menjelaskan.
Salah satu contoh dari implementasinilai-nilai demokrasi Indonesia yang sudah
terlalu liberal, disebutkan Karyono, adalah terkait dengan kebebasan
berpendapat yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi.
"Dicatatan saya, kebebasan berpendapat melampaui beyond etika dan moral,
bahkan melampaui konstitusi," demikian Karyono menambahkan.
sumber: RMOL➚
Post a Comment for "Pengamat: Demokrasi Sudah Terlalu Liberal, Kebebasan Berpendapat Lampaui Etika dan Moral"