BelumAdaJudul.com - Operasi
Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Meranti diduga ada hubungan dengan kasus
korupsi di Kementerian ESDM.
KPK diduga hendak menutupi dugaan pembocoran dokumen penyelidikan dugaan
korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
(ESDM).
“(Menurut saya) kira-kira begitu,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi
(MAKI) Boyamin Saiman mengutip Inilah.com, Minggu 8 April 2023.
Boyamin sebelumnya sudah melaporkan dugaan pembocoran dokumen itu ke Badan
Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Jumat 7 April 2023. Boyamin sempat
menunjukkan surat laporan tersebut. Namun, dia menyensor nama-nama pihak yang
dilaporkan.
“Pembocoran dokumen ini diduga dilakukan oknum (disensor) KPK kepada
pihak-pihak yang diduga menjadi objek pemeriksaan yaitu Biro Hukum Kementerian
ESDM,” jelas Boyamin.
Pada intinya, Boyamin menyebut, laporannya terdiri dari dua poin. Pertama
terkait menghalangi penyidikan dan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam
bentuk memberikan dokumen guna mensiasati dan menghindari penyidikan.
“(Kedua) melakukan komunikasi dengan pihak berperkara berupa penyerahan kepada
pejabat Kementerian ESDM,” sambung Boyamin.
Respons KPK
Wakil Ketua KPK Alex Marwata tidak mempermasalahkan dugaan kebocoran dokumen
penyelidikan dugaan korupsi tukin di Kementerian ESDM.
Menurut Alex, penyelidikan kasus dugaan korupsi tukin kementerian ESDM
bersifat terbuka.
“Kasus tukin itu kan sebetulnya penyelidikan sifatnya terbuka. Jadi misalnya
saya terbitkan surat penyelidikan terbuka nih, sesuatu peristiwa yang terjadi.
Saya kasih tahu emang bocor apa? Terus dampaknya apa terhadap kebocoran surat
penyelidikan itu? tidak ada sama sekali,” kata Alexander.
Dia menjelaskan, hal yang perlu dipermasalahkan apabila penyelidikan itu
bersifat tertutup. Sebagai contoh, terkait penyadapan.
“Kecuali penyelidikan yang sifatnya tertutup. Saya sadap A, B, dan C kemudian
kasih tahu eh kamu disadap. Itu baru bocorin,” ujar Alexander.
Meski begitu, Alexander menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas (Dewas)
KPK terkait dugaan terjadinya pelanggaran terkait bocornya pembocoran dokumen
penyelidikan KPK menyangkut kasus tukin di Kementerian ESDM tersebut.
Dia pun mengaku tidak mengetahui mengenai kabar Ketua KPK Firli Bahuri yang
membocorkan dokumen tersebut.
“Saya tidak tahu. Biar nanti Dewas yang akan klarifikasi,” kata Alexander.
Firli telah dilaporkan ke Dewas KPK oleh Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda
Indonesia (PB KAMI) terkait dugaan membocorkan dokumen penyelidikan korupsi
tukin di Kementerian ESDM.
Diketahui, dokumen yang ditengarai laporan hasil penyelidikan KPK beredar di
media sosial (medsos). Dokumen ini disebut ditemukan Tim Penindakan KPK
menggeledah ruang Kepala Biro Hukum dengan inisial X di Kementerian ESDM.
Diketahui, dokumen itu sebenarnya rahasia dan diperuntukkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban terkait pelaksanaan tugas penyelidikan kepada pimpinan KPK.
Kepala Biro Hukum berinisial X itu kemudian diinterogasi. Terungkap, dokumen
itu diperoleh dari Menteri ESDM Arifin Tasrif. Arifin disebut mendapatkan
dokumen dari Mr F, salah seorang pimpinan KPK.
Penyampaian dokumen itu bertujuan agar X melakukan antisipasi terkait upaya
penindakan oleh KPK. Meski diketahui pula, KPK tengah menggelar operasi demi
membongkar kasus korupsi di Kementerian ESDM. (*)
Sumber :
Tag :
#KPK
Post a Comment for "MAKI Ungkap Hubungan OTT Bupati Meranti dengan Bocornya Dokumen Dugaan Korupsi Kementerian ESDM"