BELUMADAJUDUL.COM - Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN) kini tengah dibanjiri oleh segudang kontroversi.
Sang Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko baru-baru ini menerima dampak dari
banjir kontroversi yang menerpa lembaga pimpinannya itu. Ia bahkan terancam
dicopot dari jabatannya.
DPR RI merekomendasikan ke Jokowi agar Handoko segera dilepas dari jabatan
prestisiusnya itu gegara tak mampu membendung isu-isu yang kini tengah mendera
BRIN.
"Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengganti kepala BRIN RI
mengingat berbagai persoalan yang ada di BRIN tidak kunjung selesai," kata
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto membaca hasil kesimpulan Rapat Dengar
Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Kepala BRIN pada Senin (30/1/2023).
Lantas, apa saja kontroversi BRIN yang bikin DPR sampai-sampai mendesak sang
presiden agar Handoko turun jabatan?
Problem soal anggaran
Salah satu titik permasalahan utama yang mendera BRIN adalah soal tingginya
anggaran program riset.
Hal tersebut turut disoroti oleh Anggota Komisi VII DPR Fraksi NasDem Rudi
Hartono Bangun yang turut mempertanyakan tingginya pagu riset BRIN.
"Saya mau bertanya, pertama tentang pagu anggaran. Saya baca di halaman dua,
total pagu BRIN ini Rp 6,3 triliun, ya Pak Handoko, ya. Terdiri dari urusan
operasional Rp 4 triliun, PNBP Rp 1,99 miliar, BLU Rp 1,43 miliar, dan loan
artinya pinjaman ya Pak. 435 ini Bapak minjamkan ke orang gitu kan?," sindir
Rudi.
Sorotan yang sama juga turut dikemukakan Mulyanto, anggota Komisi VII DPR RI
dari Fraksi PKS.
"Anggaran BRIN yang kita harapkan menjadi Rp 24 triliun, adanya kurang lebih
hanya Rp 6 sampai Rp 7 triliun, padahal semua lembaga sudah melebur," ujarnya.
Bikin Susi Pudjiastuti nangis gegara hentikan sistem peringatan tsunami
Beberapa waktu yang lalu, pihak BRIN menghentikan sistem peringatan tsunami.
Langkah tersebut membuat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi
Pudjiastuti 'menangis'.
"(Emoji menangis)," tulis Susi di akun Twitter resminya seperti dikutip
Suara.com, Kamis (2/2/2023).
Cuitan susi juga mendulang reaksi senada dari warganet yang menyayangkan
langkah BRIN itu.
"Kalau sistem early warning tsunami di Indonesia masih ada kekurangan,
seharusnya diberikan dukungan untuk terus diperbaiki. Bukan program
pengembangan dan pemeliharaannya dihentikan," kritik warganet.
Kualitas riset minim, kontroversi segudang
Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali menilai bahwa BRIN kini
menunjukkan kinerja yang minim dalam bidang riset namun selalu saja mendulang
kontroversi.
"Kami menilai hingga hampir dua tahun waktu berjalan belum ada kemajuan
signifikan terkait konsolidasi kelembagaan maupun kebijakan dari BRIN. Yang
ada malah kontroversi dan ketidakprofesionalan dari para pejabat BRIN,” ujar
Syaikhul dalam keterangan persnya, Rabu (1/2/2023).
Dinilai salah prediksi badai
Sebelum ribut-ribut soal anggaran dengan DPR, ulah seorang peneliti
klimatologi BRIN juga sempat memupuk kepanikan di tengah publik. Sebab
peneliti tersebut sempat mencuit melalui akun Twitter bahwa daerah Jabodetabek
akan didera banjir.
Kesalahan sang peneliti sontak mengundang kritik dari anggota Komisi VII DPR
RI dari Fraksi PKS, Mulyanto yang juga menyoroti problem ini.
"Apa kewenangannya? Saya tahu BRIN melakukan study early warning system dengan
bantuan Jerman, data-data itu kuat. Tapi yang berhak menyampaikan ke publik
itu BMKG," ujar Mulyanto.
"Sekarang kita dikejutkan lagi, seorang periset memberikan segepok data APBN
yang bersifat rahasia, detail pada wartawan. Itu apakah terkendali atau tidak
dokumen seperti itu," sambungnya.
sumber:
SUARA➚
Post a Comment for "Banjir Kontroversi Terpa BRIN, Anggaran Bengkak Tapi Minim Kemajuan Riset"