BelumAdaJudul.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya
Cholil Staquf dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah)
Haedar Nashir angkat bicara soal arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang
melarang buka puasa bersama atau bukber pejabat di Ramadan 1444 Hijriah/2023
Masehi.
PP Muhammadiyah: Silakan saja namun harus koheren
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mempersilakan Pemerintah mengambil
kebijakan melarang pejabat mengadakan acara buka puasa bersama, namun harus
koheren dengan kebijakan pemerintah yang lain.
"Silahkan saja Pemerintah mengambil kebijakan itu (larangan pejabat buka puasa
bersama), tetapi mustinya dalam praktik akuntabilitas publik, harus koheren
dengan kebijakan pemerintah lain," kata Haedar di sela pembagian takjil untuk
mahasiswa di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Jumat, 24 Maret
2023.
Haedar menyoroti, Pemerintah saat ini telah membebaskan berbagai kegiatan usai
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022 lalu.
"Maka pemerintah juga perlu objektif dalam (arahan soal buka puasa bersama)
ini, supaya tidak menimbulkan kesan, kegiatan-kegiatan keagamaan kok dibatasi
sementara yang lain tidak," kata Haedar.
Menurut Haedar, PP Muhammadiyah sejak dulu berupaya konsisten pada kesatuan
kebijakan yang dibuat pemerintah.
"Jadi kalau ada larangan itu berbuka bersama, mestinya pada saat yang sama
juga masih ada larangan untuk konser-konser bersama, acara-acara yang
melibatkan keramaian bersama," kata Haedar. Jika pemerintah konsisten, lanjut
Haedar, masyarakat tidak akan bertanya-tanya soal arahan atau kebijakan yang
dibuat.
PBNU: Tak khawatir Jokowi dicap anti-Islam
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengaku tak khawatir
larangan buka puasa bersama para pejabat oleh Jokowi bakal membuat Jokowi
dicap anti-Islam. Kekhawatiran mengenai aturan ini sebelumnya disampaikan
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra.
"Dicap apa? Wong ini juga ya sesuatu yang biasa, selama ini orang bikin buka
puasa juga apa sih, kalau bagi-bagi untuk fakir miskin. Saya pikir itu penting
bagi yang membutuhkan, yang terjebak macet di jalan, saya kira penting," ujar
Ketua PBNU Yahya di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Maret
2023.
Gus Yahya mengatakan buka puasa bersama merupakan hal yang wajar selama tidak
digelar secara berlebihan, apalagi bermewah-mewahan.
Dia juga mengungkapkan ajakan buka puasa bersama merupakan hal yang biasa di
NU. Bahkan, Yahya mengaku sumpek menerima ajakan tersebut.
"Kami kalau di NU kegiatan habis tarawih, habis maghrib, siap-siap tarawih,
habis tarawih baru kegiatan buka puasa itu sumpek, saya paling takut diajak
buka puasa bersama," kata Yahya.
Klarifikasi Seskab
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklarifikasi arahan Jokowi tentang
larangan buka puasa bersama.
"Yang pertama bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan
kepada para Menko, Menteri, dan kepala lembaga pemerintah," ujar Pramono.
Pramono memastikan larangan buka puasa bersama itu tidak berlaku bagi
masyarakat umum. Sehingga, dia memastikan masyarakat diberikan kebebasan untuk
melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama.
Selain itu, Pramono menyebut larangan buka puasa bersama itu lantaran aparat
sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam
dari masyarakat.
"Untuk itu Bapak Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka
puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para
pejabat jika mereka melakukan buka puasa bersama," kata Pramono.
Sehingga dengan demikian, Jokowi berharap para pejabat dapat memberikan contoh
kepada masyarakat soal kesederhanaan.
Sumber :
Tag :
#PBNU
Post a Comment for "PBNU dan PP Muhammadiyah Angkat Bicara Soal Jokowi Larang Buka Puasa Bersama"