Bamsoet Enteng Banget Minta Pemilu Ditunda, Masinton PDIP: Jangan Sampai Jokowi Bernasib Seperti Suharto!

Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menegaskan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 harus mempunyai dasar kuat. Oleh karena itu, ia tak sepakat dengan pernyataan Wakil Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo yang menilai Pemilu 2024 perlu ditinjau ulang.

Masinton beranggapan bahwa alasan Bamsoet agar Pemilu ditunda karena Indonesia sedang pemulihan pasca Pandemi Covid-19, tidak kuat. Ia menegaskan bahwa perlu ada argumentasi untuk melakukan penundaan Pemilu.

"Alasanya harus mendasar, kuat dong. Kalau alasan masih tahap recovery, saya rasa dasar argumentasinya belum kuat. Harus dicari dasar argumentasi yang secara logika bisa diterima publik," katanya kepada awak media pada Senin (12/12/2022) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Ia juga menganggap bahwa hasil survei bahwa masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi juga tidak bisa dijadikan dasar. Menurutnya, hasil survei dari ke hari selalu berubah sehingga tidak bisa jadi patokan.

Masinton menegaskan bahwa masyarakat harus tetap taat pada konstitusi, di mana Pemilu digelar 5 tahun sekali. Jika memang perlu penundaan, ia lagi-lagi menekankan harus ada kajian yang mendalam.

"Menurut saya kita kembali saja pada semangat konstitusi. Harus ada kepastian dalam ketatanegaraan kita. Tidak boleh dasar pertimbangan yang tidak kuat, untuk dijadikan dasar untuk merubah ketatanegaraan kita. Pemilu kan per 5 tahun, maka harus ada argumentasi kuat kalau mau ditunda," tegasnya.

Jika sudah ada argumen yang memang dirasa sudah kuat, lantas dasar itu diuji ke publik terlebih dahulu. Ia mengingatkan bahwa jika perpanjangan masa jabatan Presiden nekad diperpanjang, Jokowi bisa bernasib seperti Suharto.

"Kalau dipaksakan bisa seperti Suharto dulu, 1997 pemilu, dan kemudian 1997 juga pak Harto diangkat sidang MPR. Kemudian sejak pak harto dilantik di sidang MPR, muncul krisis ekonomi, berpuncak pada krisis politik dan gerakan mahasiswa menduduki DPR dan 21 Mei pak Harto menyatakan berhenti. Kita nggak ingin pengulangan sejarah terjadi pada pak Jokowi," tuturnya.

"Jadi itu bisa jadi Boomerang Terhadap Pak Jokowi sendiri. Apa yang sudah dikerjakan akan jadi hilang seketika," pungkasnya.

sumber: POPULIS➚